STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN BUDAYA DAN ANTI KORUPSI oleh BRIGJEN. POL. Drs. ADHI PRAWOTO, SH

Akpol Semarang, Pasis STIK – PTIK, Taruna dan Antap Akpol mengikuti sosialisasi dan arahan dari Lembaga Pendidikan Kepolisian yang disampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi, Brigjen. Pol. Drs. Adhi Prawoto, SH, Rabu (5/3/2014). Bertempat di ruang Auditorium Gedung Cendikia, dalam arahanya Beliau menyampaikan bagaimana tindak korupsi dan bagaimana cara pemberantasan tindak pidana korupsi tidak merajalela.

Pemerintah telah mencanangkan aturan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia melalui Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ( Stranas PPK ) yang dituangkan dalam Perpres. Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012 – 2025 dan jangka menengah 2012 – 2014 dan ditindaklanjuti dengan Inpres. Nomor 1 tahun 2013 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Untuk itu pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bersama dan harus didukung oleh seluruh Kementrian atau Lembaga Pemerintahan baik di pusat maupun daerah.

Dalam pelaksanaanya, berbagai bentuk aksi pendidikan budaya anti korupsi harus dikomunikasikan secara baik oleh Kementrian atau Lembaga Pemerintahankepada para pemangku kepentingan dan mitra strategis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah strategi komunikasi yang memadai ( Strakom ). Strakom diperlukan sebagai pedoman sosialisasi, edukasi dan advokasi kepada khalayak sasaran agar memahami, menyadari dan pada akhirnya berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Rencananya aksi komunikasi yang akan dimulai dengan memotret kondisi eksiting budaya anti korupsi yang berada di instansi masing – masing.

Dibutuhkan strategi dan waktu yang cuukup panjang agar budaya anti korupsi  bisa berkembang dan diterapkan pada semua semua unit atau satuan kerja. Untuk menanamkan nilai anti korupsi yang meliputi jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, sederhana, kerja keras, berani dan adil. Untuk melaksanakan hal tersebut perlu adanya dokumen Traskom agar pendidikan budaya anti korupsi dapat dilakukan secara mudah dan cepat. ( Humas Akpol )

DSC_3561
DSC_3575
DSC_3563
DSC_3571