PENDIDIKAN POLRI YANG SAYA KENAL DAN SARAN MENGHADAPI TANTANGAN DI MASA DEPAN OLEH : PROF. DR. MARDJONO REKSODIPURO.


Salah satu tugas utama Kepolisian adalah
Menegakan hukum pidana dan karena itu
Pendidikan kepolisian berkaitan erat dengan
Proses dan prosedur hukum acara pidana

Namun tugas kepolisian sebenarnya adalah lebih dari itu, tugas yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga ketertiban dalam masyarakat dan melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang dihadapinya. Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka diperlukan tenaga tenaga kepolisian yang profesional.
Pendidikan akan membantu anggota kepolisian memperoleh kompetensi dalam kemahiran ( skill ) dan kemampuan ( abilities ) yang dibutuhkan dalam profesinya.
Makalah ini tidak dapat membahas keseluruhan pendidikan kepolisian, dan karena itu hanya akan memfokuskan pada pendidikan di Akpol. Disinipun tentunya tidak dapat dilakukan melalui evaluasi, dan karena itu saya hanya akan mencoba dengan berasumsi tentang tantangan yang ( mungkin ) harus dihadapi oleh kepolisian, karena perubahan perubahan yang telah dan sedang terjadi di Indonesia.

Polisi sebagai intelektual
Pada waktu prof Harsya bachtiar dan prof Awaludin Djamin merencanakan pendidikan S-2 ( Magister ) Ilmu kepolisian ( 1994-1995 ), saya adalah juga salah seorang Dosen ( kriminologi ) di perguruan tinggi ilmu kepolisian ( PTIK ) dan sudah sejak tahun 1980-an mengajar di sana. Konsep kedua guru besar ini pada waktu itu adalah menginginkan agar lulusan S-2 Ilmu kepolisian tidak menjadi sekedar “ lulusan sekolah kedinasan”. Karena itulah diadakan kerjasama dengan suatu universitas ( dalam hal ini Universitas Indonesia ). Sebagai ketua pertama S-2
Kepolisian, saya selalu berpedoman pada gagasan mereka yang kemudian saya namakan “ polisi sebagai seorang intelektual “ ( a police officer as an intelektual ).
Lulusan yang mempunyai cukup bekal untuk bekerja dengan ratio ( dengan “ otak “
Bukan “ otot” ). Dan kalau kita percaya ada disiplin ilmu yang bernama “ ilmu kepolisian “, maka lulusan program kajian ilmu kepolisian UI, diharapkan dapat mengembangkan lebih lanjut “ disiplin ilmu baru “ini.

Seperti dikatakan prof Harsya Bachtiar, perkembangan ilmu kepolisian di indonesia
Harus berakar pada kenyataan di masyarakat dan kebudayaan indonesia dan sesuai dengan masalah-masalah di lapangan yang di hadapi polisi di indonesia. Bersama dengan prof Parsudi Suparlan, program S-2 yang saya pimpin ini kemudian membuka juga program S-3 dan kami berhasil meluluskan 8 Doktor ilmu kepolisian.
Apa tujuan menghadirkan “ polisi sebagai intelektual “ ini ? menurut kami untuk mengembangkan ilmu kepolisian yang sesuai kenyataan – kenyataan di indonesia. Kita tentu saja dapat mengambil sebagai ilmu dari bahan pustaka luar negeri, namun pengembangkan harus sesuai dengan keperluan masyarakat Indonesia. Dalam pembidangan ilmu-ilmu, kik-UI mengambil posisi bahwa ilmu kepolisian termasuk bidang ilmu sosial dan mempergunakan pendekatan interdisiplin (interdisiplinary approach bukan multidisciplinary) dalam mengembangkan ilmunya. Dengan mengembangkan keanekaragaman masyarakat indonesia, suatu masyarakat “multi-kultural” (multicultural society bukan plural ),maka pengetahuan tentang masyarakar indonesia, seperti antropologi dan sosiologi, diberi perhatian khusus dan diharapkan terjalin dalam tema-tema matakuliah lainya ( misalnya; dalam mata kuliah: Ilmu kepolisian – pemolisian alternatif – Manajemen sekuriti Swakarsa – yang merupakan mata kuliah saya di KIK UI ).

Polisi yang kita inginkan
Sub judul diatas adalah judul sebuah buku terjemahan karangan David bruce dan rachel Neild,yang disebarkan pada tahun 2009 oleh LCKI ( lembaga cegah kejahatan indonesia ) yang di pimpin oleh Prof. Da’i Bachtiar ( mantan kapolri ). Dalam buku ini digambarkan adanya pemahaman “ perpolisian demikratis “ di afrika selatan ( yang bebas dari rajim Apartheid tahun 1990 ). Meskipun buku ini cerita tentang suatu negara asing yang baru bebas dari rejim “ totaliter”, tidak ada salahnya untuk membaca dan mencoba membahas buku ini untuk kondisi indonesia.pemolisian yang bersifat “ demokratis “ inilah yang memang harus jadi ciri pendidikan kepolisian di indonesia, umumnya dan di akpol khususnya. Pemolisian yang demokratis, menurut saya adalah strategi umum agar polisi dekat dengan komunitas warga dimana dia bekerja dan karena itu selalu membuka jalur komunikasi dengan warga ( termasuk membuka diri untuk menerima komplain /keluhan /gugatan /tuduhan masyarakat, dan mempunyai prosedur untuk memeriksanya secara “ terbuka” ).

Khusus untuk masalah pendidikan ( dengan mengharap tentu prifil lulusan nya), maka saya ingin mengajukan beberapa ciri dari “ polisi intelektual yang di inginkan “,
a) mempunyai inteligensia yang tinggi dengan kemampuan melihat visi ke depan
dan bersedia menerima pemikiran dan gagasan baru ;
b) bersedia untuk bertanggung jawab penuh dalam mengambil keputusan dan
kebijakan yang penting ;
c) mempunyai kemahiran dalam berkomunikasi ( lisan dan tulisan ) dan melaku
kan negosiasi.
Kalau melihat criteria saya diatas, maka yang saya pikirkan adalah seorang polisi yang dapat memimpin anak buahnya, siap bertindak dalam suasana kritisdan bersedia untuk terlebih dahulu menggunakan musyawarah, sebelum merasa perlu untuk melakukan kekerasan ( forsce dan bukan violence ). Lulusan Akpol menurut saya ( maaf bila keliru ) akan termasuk dalam kategori middle management, yang akan memimpin suatu POLSEK dan bertugas terutama untuk mengarahkan kegiatan di wilayahnya sesuai dengan pedoman dari POLRES dan
POLDA.

Rekrutmen dan seleksi
Pentingnya rekrutmen ( berbentuk pendaftaran-calon ) dan seleksi
( berbentuk pemenuhan syarat administratif dan intelektual calon ) tentu tidak perlu,karena disini berlaku ungkapan “ garbage in, garbage aut !”. disini kita harus sangat waspada. Mengapa? Karena pekerjaan sebagai polisi sangat diminati oleh warga masyarakat, apalagi kalau pendidikanya adalah hampir tanpa biaya dan lulusanya sudah terjamin pekerjaanya. “ kabar burung “ ( yang saya percayai ) mengatakan, adanya “ perantara-perantara “ yang menawarkan jasanya, dengan jaminan pasti akan lulus dalam seleksi. Memang rekrutmen dilakukan secara terbuka ( melalui media-massa ) dan tersebar seluruh polda ( ? ). Namun saja, masih perlu dipikirkan dengan serius bagaimana cara agar memang kita dapat memilih “ yang terbaik dari para peminat “ ( bukan terbaik dari mereka yang “ masuk dalam daftar calon seleksi “! ) mungkin rekrutmen dan seleksi on – line akan membantu.

Kurikulum
Saya tidak mau dan tidak mampu untuk membahas kurikulum Akpol 2013.
Pertama karena saya bukan ahlinya dan kedua menilai kurikulum tidak dapat hanya berdasarkan daftar matakuliah dan judul pelatihan. Kaarena itu saya hanya dapat dan akan menyampaikan sebagian kesimpulan dalam beberapa diskusi-intern penyusunan dan penyempurnaan kurikulum program magester kajian ilmu kepolisian UI.

Kesimpulan pertama adalah jangan mengarah pada “penguasaan ilmu hukum”memang soeorang polisi akan bekerja dalam ranah hukum ( khususnya hukum pidana, dan lebih khusus lagi hukum acara pidana ), tetapi dia bukan akan menjadi sarjana hukum, tetapi sarjana / magister dalam bidang ilmu kepolisian. Kalaupun dia nanti garus mempergunakan hukum pidana matriil, maka dia sementara sebagai lulusan cukup hanya mengenal beberapa tindak pidana yang memerlukan penanganan dan identifikasi khusus ( korupsi, kejahatan terorganisasi, perdagangan manusia, kejahatan narkoba ). Hukum pidana formal yang perlu diketahuinya adalah terutama yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan. Terutama tentang hak-hak warga masyarakat yang disangka melakukan kejahatan – apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang polisi dalam melakukan “ upaya paksa “.
Hal kedua, adaalah perlunya seorang polisi mengenal masyarakat di mana nanti dia akan bekerja. Dia harus memahami sikap masyarakat Indoneia yang multi-kultural, dan tidak sekedar mengerti dari membaca dan menghafal ( rote learning )
Tentang kebhinekaan masyarakat kita. Karena itu dia perlu memahami dengan baik sosiologi, khususnya ( masyarakat ) Indonesia dan lebih khususlagi juga paham tentang beda masyarakat kota ( urban ) dengan masyarakat pedesaan ( rural ).hal ini juga mengakibatkan dia harus juga memahami dengan baik Antropologi Budaya masyarakat Indonesia. Karena diakui ( meskipun sering dilupakan ) bahwa tugas polisi adalah 70-80 persen menjaga dan merawat ketertiban dalam masyarakat serta melindunginya ( public order maintenance and public safety ) dan hanya 20-30 persen tugasnya yang sifatnya bertindak represif terhadap pelaku pelanggar hukum
( criminal law investigation and enforcement ).
Hal ketiga yang didiskusikan adalah sehubungan dengan situasi umum pada waktu itu yaitu ; “ usaha menegakkan perlindungan terhadap HAM serta isu-isu tentang hubungan jender” . Isyu –isyu untuk kuliah disarankan dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat oleh komnas HAM seperti ; antara lain pelanggaran berat HAM ( kasus Tim Tim, Kasus Tanjung Priok ) dan diangkat oleh kajian wanita UI ( a.l. permasalahan kesetaraan jender, perdagangan perempuan ). Oleh karena itu diharapkan bahwa kurikulum mengadopsi tema-tema ini dan pembahasan dalam kuliah tentang fungsi, tugas dan wewenang kepolisian memperhatikan hal ini.
Hal keempat adalah tentang “ mempelajari teknik-teknik penyelidikan dan penyidikan sebagai kejahatan serta cara-cara pencegahanya “ ( bagian dari difinisi prof parsudi suparlan tentang ilmu kepolisian ). Pada, awalnya, ada tiga “peminatan”dalam program magister KIK-UI, yaitu ; administrasi kepolisian, Hukum kepolisian dan teknologi kepolisian. Peminatan yang ketiga ini dimaksudkanuntuk mempersiapkan tenaga ahli kepolisian yang berperan aktif di laboratorium forensik kepolisian.

Setelah sejumlah tenaga pengajar direkrut ( a.l. dari bidang ilmu kedokteran, ilmu kimia ( TOK-sikologi); ilmu fisika ), maka meminatan ini ( sementara ) di tutup, karena memerlukan mahasiswa dengan latar belakang tertentu dan perangkat perkuliahan tertentu. Peminatan ini kemudian di ganti dengan “manajemen skuriti swakarsa” ( private security manajement ).

Pemolisian komoniti
Pemolisian komuniti dikuliahkan dalam konteks pemolisian Alternatif, dan-menurut saya – merupakan suatu ideology (konsep cara berpikir fungsi kepolisian)
Serta strategi ( ilmu dan seni memperdayakan potensi kepolisian ). Pada tahun-tahun1996 dan selanjutnya, pemikiran tentang ini banyak di pikirkan dan didiskusikan di KIK-UI, antara lain karena adanya berbagai permasalahan “konflik di masyarakat “. Dalam kerangka perkuliahan saya sering mempergunakan perumpamaan “ ambivalensi “ dalam pekerjaan kepolisian. Dalam tugasnya terdapatdua wajah polisi “ yang angker, yaitu represif “ dan “ yang tersenyum, yaitu membantu mencari solusi “. Pemolisian komuniti berada di wilayah “ wajah polisi yang tersenyum “. Dalam kaitan ini perlu dipikirkan untuk juga memasukan dalam kurikulum Akpol pembelajaran yang mendalam tentang pemolisian komuniti ini, karena bukanlah 70-80 persen tugas kepolisian berada di luar ranah represif ? pendalaman tentang pemolisian komoniti harus juga di barengi dengan pemahaman yang baik dari konsep, teori dan praktek “ penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana”.
Tulisan di atas disusun dalam pemikiran“tantangan-tantangan yang (mungkin)
Akan dihadapi oleh anggota-anggota kepolisian Indonesia di masa depan” Gambaran tentang” polisi Intelektual”dan” polisi yang kita inginkan “ dimaksudkan ( bersama dengan catatan kecil tentang kurikulum KIK-UI ) untuk menekankan agar kurikulum Akpol memuat strategi “ bagai mana membantu para mahasiswa menginternalisasi nilai-nilai positif terhadap tugas dan kwajiban profesi kepolisian”.
Melihat strateginya posisi Akpol dalam pendidikan perwira pimpinan polri, maka diperlukan kerjasama dengan pihak luar Akpol yang dapat membantu dalam” mengukur “ apakah diperlukan kurikulum baru, dengan silabus yang lebih rinci, dan dengan model-model strategi pembelajaran dan inovasi-inovasi, yang dapat mendekatkan tujuan pendidikan Akpol dengan kenyataan pendidikan selama ini.

Dari workshop Evaluasi program kemitraan
Pusham UII Yogyakarta dan Akpol


farerasr

BRIPDA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADIGUNA LAKSANA YUWAWIRA - SIPSS 2017